Jembatan 13 km Sumsel-Babel Pelabuhan Oki Keseluruh Dunia.

KAYUAGUNG-SUMSEL--Program tol Laut yang dicetuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, tampaknya akan segera terwujud. Hal tersebut dengan masifnya pembangunan infrastruktur di wilayah Pantai Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya di Tanjung Tapa.

Betapa tidak proyek jembatan penghubung Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dan Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan dimulai tahun depan (2020) dengan kucuran dana APBN di atas Rp15 triliun.

Gubernur Sumsel, Herman Deru memastikan jika secara prinsip, pembangunan jembatan Sumsel – Babel yang sudah dimasukkan dalam proyek strategis nasional (PSN) itu sudah disetujui oleh Kementerian PUPR.

Akan tetapi, tetap harus dilakukan feasibility study (FS) yang harus sudah dimulai tahun depan.

“Jembatan Sumsel – Babel itu di Desa Tanjung Tapa dan tembus ke Provinsi Babel. Panjangnya 13 kilometer. Dananya (pembangunan) di atas Rp15 triliun.

Itu kemarin secara prinsip Kementerian PUPR sudah setuju, cuma perlu dilakukan feasibility study (studi kelayakan) terlebih dahulu. Studi kelayakan itu berbiaya mahal dan Kementerian PU yang membiayai, bukan kita (APBD Sumsel).

Studi kelayakan ditarget pada 2020. Jadi dihitung dulu secara konkrit,” jelasnya usai rapat dengan Tim Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR di Griya Agung, Jumat (19/7).

Menurut Gubernur Sumsel, dirinya bersama Gubernur Babel sudah sepakat, bahkan sudah lama menandatangani memorandum of understanding (MoU). “Berdua sudah teken MoU, bahkan MoU nya sudah lama.

Tadinya, Babel mengundang investor dari Cina. Kayaknya karena investor kan menghitungnya break event point (BEP/balik modal). Kapan baliknya.

Yah tidak selesai kalau mau menghitung itu (BEP),” lanjutnya.

Dengan adanya jembatan penghubung tersebut, tentunya akan memberi banyak efek positif di semua sektor bagi masyarakat khususnya di OKI.

“Efeknya banyak ya. Kalau itu (jembatan) di OKI, salah satunya pelayanan penerbangan. Jadi tidak harus ke Palembang kan. Kalau warga di sana ingin ke Jakarta kan bisa naik pesawatnya di Babel.

Terus lagi Provinsi Babel itu bahan pokoknya mahal. Kalau terhubung kan pedagang Sumsel bisa ke sana. Jadi warga Babel tidak harus beli komoditas di Jakarta,” jelasnya sembari memastikan jika jembatan penghubung tersebut bukanlah jembatan tol seperti Suramadu, tetapi betul-betul jembatan penghubung.


Terkait, adanya sinyal akan dibangunnya pelabuhan-laut dalam internasional  (international deep sea port) di wilayah Tanjung Tapa, tentu kedua infrastruktur baik jembatan maupun pelabuhan akan saling terkoneksi satu sama lain.

Bagi Herman Deru, infrastruktur darat dan laut harus berjalan.

“Oh yang perusahaan swasta yang mau mendirikan itu. Iya tetap. Jadi harus daratnya jalan dan harus lautnya jalan. Kenapa itu (jembatan) kami buat dan Sumsel mendukung, karena itu juga ada dukungan dari Kodam (Kodam II/Sriwijaya).

Karena itu mobilisasi personel (TNI) dan lain sebagainya untuk ketahanan negara dibutuhkan. Karena kalau naik kapal butuh waktu semalam,” ujarnya.

Deru bahkan berjanji akan mendorong dan mendukung jika pembangunan pelabuhan tersebut bisa segera dimulai dan terealisasi. “Kami akan dorong juga. Itukan (jembatan) cuma konektivitas Sumsel dan Bangka.

Kalau itu kan (pelabuhan) ke seluruh dunia,” pungkasnya.

Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono mengungkapkan dukungannya secara utuh. Hanya saja ia meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung melakukan fisibility study yang baik dan kuat terlebih dahulu.

 Itu karena menteri sudah menyetujui pembangunan dilakukan dengan dana APBN secara keseluruhan.

“Proyek ini potensial untuk dibiayai melalui APBN mari bikin feasibility study yang kuat agar kami bisa putuskan ini dibangun. Banyak daerah lain yang juga minta dibangunkan jembatan, misalnya Batam. Saya dukung penuh, fisibility study-nya harus baik dan kuat. Nanti mulai desain. Bila perlu 13 km lewat laut. Kalau APBD kurang mendingan ditangani APBN,” jelas Menteri, Kamis (18/7).

Sebelumnya, lokasi jembatan akan membentang dari Desa Permis Bangka Selatan pada sisi Pulau Bangka dan Kecamatan Tulung Selapan, OKI di sisi Sumsel. Lokasi tersebut dikabarkan akan bergeser ke Tanjung Tapa, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Informasi tersebut berdasarkan studi awal oleh tim PUPR Provinsi Bangka Belitung yang melakulan prakajian Jembatan Bangka-Sumsel.

Dari kajian ini, disiapkan tiga alternatif pasangan lokasi yang mungkin dikembangkan  baik dari sisi pulau Bangka maupun sisi pulau Sumatera. Pertama lokasi di Tanjung Punai, yang berada di antara Kecamatan Muntok dan Desa Kundi ke Juru Taro, Banyu Asin, di sisi pulau Sumatera, dengan panjang rencana Jembatan sekitar 22,6 kilometer.

Titik lokasi kedua, adalah Tanjung Pura, Bangka Tengah, untuk sisi Sumatera adalah di Sungai Batang dengan rencana panjang jembatan 23,1 km. Lokasi ketiga, di Desa Sebagin Bangka Selatan sementara di sisi pulau Sumatera berhubungan dengan Tanjung Tapa, Air Sugihan Ogan Komering Ilir (OKI) dengan panjang jembatan yang lebih pendek yakni 15,2 km.

“Prakajian ini untuk menyusun dokumen pra studi kelayakan sebagai dasar dalam proses kebijakan dan strategi rencana pembangunan jalur penghubung Bangka-Sumatera,” kata Noviar Ishak, kepala Dinas PUPR Provinsi Bangka pada pertemuan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Sumsel dan Provinsi Bangka dengan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta Selatan, Kamis (18/7).

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel, Darma Budhi SH ST MT membenarkan jika Kementerian PUPR meminta FS terlebih dulu sebelum proyek jembatan dikerjakan. “Jadi, saat ini, itu baru keinginan Sumsel dan Babel untuk membuat jembatan itu.

Minimal pembangunan jembatan itu dimasukkan ke PSN. Untuk mendukung PSN itu, saat ini sedang dibuat pra-FS. Setelah  rapat dengan Menteri PUPR, Kementerian akan membuat FS nya. Dari FS itulah nanti ada hasilnya, apakah jembatan itu layak untuk dibangun atau tidak,” tutunya saat dikonfirmasi Simbur, Jumat (19/7) malam.

Menurutnya, banyak faktor yang menjadi pertimbangan stakeholder untuk memulai pembangunan jembatan. Diantaranya efek positif dan negatif, pengaruh terhadap kedua provinsi itu. Kemudian yang menjadi kata kunci pemikiran Kementerian PUPR adalah pembangunan itu akan dilakukan jika pembangunan itu akan merubah suasana yang tadinya tidak ada menjadi ada, tidak baik menjadi baik.

“Hal itu dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian geliat kebangkitan daerah itu. Kemudian juga kemungkinan akan ada pembangunan pelabuhan (deep sea port) di Bangka. Jadi kesimpulan rapat kemarin, pihak Kementerian PUPR menerima pembangunan itu jika sudah ada FS nya,” jelasnya seraya menambahkan jika teknisnya berdasarkan dari hasil FS.
Memang, lanjut Darma Budhy, teori sekarang bahwa dengan adanya pembukaan suatu area pasti memengaruhi area sekitar.

“Kalau seandainya itu nanti bisa diakseskan ke jembatan, itu (akan lebih bagus lagi. Dan saya yakin itu bisa terwujud. Kemudian Bangka akan mengembangkan pelabuhan. Dibandingkan dengan pelabuhan Tanjung Carat di Sumsel, kemungkinan besar pelabuhan di Selat Bangka lebih bagus karena di laut lepas. Tapi, kalau seandainya jembatan dan pelabuhan itu jadi, Tanjung Carat pasti tertinggal.
Terlepas hal itu, Darma Budhy menegaskan jika Dinas PUBM dan Tata Ruang Sumsel siap jika memang proyek triliunan tersebut direalisasikan.

“Kami siap. Jadi kami sudah membentuk tim kolaborasi antara Sumsel dan Bangka. Tim itu diketuai Kepala Bappeda masing-masing provinsi, unsur TNI, PU dan lain-lain. Langkah awal tim gabungan untuk mempersiapkan FS itu,” tutupnya.

Kepala Dinas PU PR Kabupaten OKI, Ir H Hafidz MM juga membenarkan perubahan lokasi jembatan Sumsel-Babel dari Selapan ke Tanjung Tapa. ”Kalau lihat kajian awal Tanjung Tapa lebih potensial karena jarak tempuh lebih pendek,” ungkap Hafidz, Jumat (19/7).

Sebelumnya, pada pertemuan Juni lalu antara Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka Selatan, dan Bupati OKI, H. Iskandar SE sepakat mengirimkan surat resmi kepada Presiden agar pembangunan jembatan tersebut dapat dijadikan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

“Memang saran Menteri Basoeki, masing-masing pemda (Bangka Selatan, Babel dan OKI, Sumsel) harus mengirim surat kepada Presiden Jokowi setelah pertemuan ini (soal jembatan Sumsel-Babel),” tutup Hafidz.
[Agus]