Jangan Sampai Ada Yang Namanya Status Siaga Darurat,” Sambung Presiden.

JAKARTA, SIMBUR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan, aturan main kepada panglima kodam (pangdam), komandan korem (danrem), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kepolisian resor (kapolres) tetap sama sebagaimana disampaikan pada 2015 lalu. “Saya telepon Panglima TNI. Saya minta dicopot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri dengan perintah yang sama, dicopot atau enggak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan dan lahan,” tegas Presiden Jokowi, dilansir Setkab, pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) siang.

Presiden juga meminta gubernur, bupati, wali kota agar dapat mem-backup karena kerugian ekonomi besar sekali. “Jadi Pak Panglima, Pak Kapolri. Saya ingatkan lagi. Masih berlaku aturan main kita. Aturannya simpel saja kan. Karena saya nggak bisa nyopot gubernur, nggak bisa nyopot bupati atau walikota. 

Terkait itu, Presiden meminta h
gubernur, pangdam, kapolda berkolaborasi, bekerja sama dibantu dari pemerintah pusat, Panglima TNI, Kapolri, BNPB, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengatasi dan mencegah terjadinya karhutla. “Usahakan jangan sampai kejadian baru kita bergerak. Api sekecil apa pun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung,” kata Presiden.

Presiden mengingatkan, masing-masing punya infrastruktur organisasi sampai ke bawah, di desa ada Kamtibmas ada Babinsa ada semuanya. Mestinya itu begitu muncul kecil ketahuan dulu. Presiden merasa perlu menyampaikan kembali aturan main itu karena mungkin ada kapolda baru, pangdam baru, danrem dan kapolres baru yang belum tahu aturan mainnya.

“Aturan mainnya tetap, jangan meremehkan adanya hotspot. Jika api muncul langsung padamkan, jangan tunggu sampai membesar. Saya nggak perlu bicara banyak-banyak. Karena semua sudah tahu lah cara menanganinya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, nggak perlu kita ulang-ulang,” tutur Presiden.

Jadi, lanjut Presiden, yang pertama prioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini sehingga kondisi harian di lapangan selalu termonitor, selalu terpantau. Kedua, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Kalau musim panas dicek benar dan harus dilakukan secara konsisten, tinggi permukaan air tanah gambut agar tetap basah dijaga terus terutama di musim kering. Ketiga, sesegera mungkin pemadaman api kalau memang ada api. Jangan biarkan api itu membesar, langkah-langkah water bombing yang kalau sudah terlanjur gede itu juga tidak mudah, tapi memang harus dilakukan kalau api sudah besar.

“Terakhir saya minta langkah-langkah penegakan hukum, saya lihat ini sudah berjalan cukup baik. Saya pantau. Saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi,” ucap Presiden.

Presiden mengaku malu di Malaysia dan Singapura, masalah kebakaran hutan dan lahan ini sudah menjadi headline media. “Jerebut lagi lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebut ini apa, ternyata asap. Hati–hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini,” tegasnya.

Pada awal sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di hampir semua provinsi. Pada tahun 2015 lalu, kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan ini mencapai Rp221 trililun dan mencakup 2,6 juta hektar.

Sementara pada tahun 2018, angka tersebut telah berhasil diturunkan hingga mencapai 81 persen. Namun ada kecenderungan jika tahun angka angka kebakaran hutan dan lahan menunjukkan gejala kenaikan. “Ini naik lagi, ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun, turun, turun, turun,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengakui menghilangkan total kebakaran hutan dan lahan memang sulit. Tetapi ia menekankan, harus ditekan turun, dan yang paling penting pencegahan, jangan sampai api sudah membesar baru bingung. Menanggulangi kalau udah gede apalagi di hutan gambut, menurut Presiden, sangat sangat sulit sekali padamnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru menginstruksikan para kepala daerah dan pihak terkait di Sumsel  untuk tetap waspada dan terus sigap  dalam  penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ini penting dilakukan agar jangan  sampai kejadian kebakaran parah yang terjadi pada 2015 terulang kembali. “Instruksi Presiden hari ini dalam pengendalian karhutla titik beratnya adalah di dalam pencegahan. Karena tentunya masing-masing provinsi serta kabupaten mempunyai masalah sendiri-sendiri,” ujar Herman Deru.

Dikatakan Gubernur bahwa Sumatera Selatan terdapat lahan-lahan yang tidak produktif sehingga sangat rawan terjadinya titik api (hotspot) pada lahan tak terpakai yang akan memacu penyebaran api sehingga kebakaran besar terjadi. Ia akan menginstruksikan semua jajarannya dan pihak terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan serta penanggulangan akan karhutla.

“Setelah kembali dari sini para Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan bupati selaku punya wilayah yang sering terjadi karhutla akan duduk bersama, termasuk pemilik lahan perorangan. Salah satunya contoh seperti Ogan Ilir kan perorangan yang punya disamping jalan tol. Kami akan berbicara dengan mereka,” ujarnya.

Dalam langkah pencegahan ia sudah mengarahkan kepada seluruh tim pencegah Karhutla untuk bersosialisasi serta dan menghimbau masyarakat akan bahayanya kebakaran hutan, agar hal-hal tidak dinginkan seperti pembakaran lahan secara besar-besaran tidak terjadi kembali. “Belajar dari pengalaman kita infrastruktur nya kita sudah siap, dan terakhir mengirimkan sumber daya manusia (SDM) ke desa-desa untuk bersosialisasi, dan di setiap daerah terus dilakukan pengendalian apel siaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan,  mencegah tentu lebih baik daripada penanggulangan, Herman Deru menilai masyarakat juga telah mempunyai kesadaran yang baik berkaca dari tahun lalu, maka sangat diharapnya untuk tidak terjadi bencana besar karhutla seperti tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin, H Dodi Reza Alex Noerdin melaporkan kepada Presiden atas upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemkab bersama Forkominda Muba dalam pencegahan karhutla. Salah satunya penyediaan anggaran  untuk masyarakat saat membuka lahan menggunakan alat tanpa bakar yakni Mis Blower/spayer dan KCP. Bantuan alat untuk membuka lahan dianggarkan  dari APBD Muba dan Dana Desa. “Upaya ini sangat efektif mencegah karhutbunlah dan mengubah mindset pola membuka lahan secara tradisional menjadi modern,” ucap Dodi.

Menurutnya, upaya pencegahan sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama melibatkan TNI-Polri serta masyarakat khususnya di daerah rawan karhutlah. “Edukasi dan fasilitas ke masyarakat sangat penting, jadi jangan ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan membakar,” terangnya.

Dikatakan Dodi, terbukti dengan upaya-upaya tersebut khusus di Muba hot spot dan fire spot bisa dicegah dengan baik. “Tahun 2017-2018 hot spot di Muba bisa di minimalisir. Nah, di 2019 ini Pemkab Muba bersama Kodim-Polres serta masyarakat akan berjibaku menekan potensi karhutla,” bebernya.

Tidak hanya itu, dia juga telah mengeluarkan tujuh instruksi dalam upaya pencegahan Karhutbunlah. Instruksi Dodi adalah melakukan sinkronisasi tim pengendalian karhutbunlah antara provinsi dan kabupaten di beberapa wilayah yang menjadi perhatian. Membagi tugas pengendalian karhutla. Kemudian, memberikan sanksi tegas bagi pembuka lahan dengan cara membakar, Optimalisasi peralatan, Memperkuat sarana prasarana dan personil, serta siaga posko kebakaran, dan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan karhutla. “Tujuh instruksi ini harus kita maksimalkan bersama-sama,” tegasnya.

Lanjutnya, tim pengendalian karhutbunlah di Muba telah bekerja sangat maksimal selama tiga tahun belakangan. Terbukti dalam tiga tahun hot spot dan potensi karhutbunlah bisa diatasi secara baik. “Hasilnya kejadian karhutla di Muba sangat menurun jauh dihandingkan tahun 2015 lalu,” ungkapnya.

Dodi menambahkan, dirinya juga meminta perangkat Kecamatan dan desa untuk siaga di wilayah masing-masing dan rutin melaporkan seputar potensi karhutla. “Kades dan Camat wajib berada di tempat, berkoordinasi dengan Pemkab Muba,” ulasnya.

Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saifudin Khoiruzzamani, menyebutkan pihak TNI dan Polri khususnya jajaran Kodim 0401 Muba bersama jajaran Polres Muba terus bersinergi dan berkoordinasi dalam meminimalisir dan mengantisipasi potensi karhutbunlah di Muba. “Pengawasan serta antisipasi karhutbunlah ini kami lakukan hingga ke pelosok desa dengan berkoordinasi bersama perangkat Kecamatan dan Desa khususnya di daerah rawan karhutbunlah,” bebernya.

Senada dikatakan Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, pihaknya terus bersinergi dengan jajaran Kodim 0401 dan masyarakat sejak Januari 2019 lalu dalam upaya konkrit pencegahan karhutbunlah di Muba. “Alhamdulillah, hasilnya baik. Pencegahan karhutbunlah di Muba bisa diatasi dengan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat,” ungkapnya. (Nett/rel/setkab/Agus) )